Sabtu, 10 November 2012

Catatan Administrasi Keuangan

Oleh : Ivan Dinata
Pengertian administrasi keuangan.
-          Keuangan adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat nilai dengan uang /  segala sesuatu yang menjadi kekeayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
-          Penataan kerjasama sekelompok aparat pemerintahan yang berurusan dengan keuangan. (adm. keuangan).
Hak negara dalam keuangan.
1.      Hak mencetak dan memonopoli uang.
2.      Hak untuk menuntut / memungut sumber-sumber keuangan (pajak, bea dan cukai).
3.      Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati khalayak umum dimana balas jasanya sebagai sumber penerimaan negara.
Kewajiban negara dalam keuangan negara.
1.      Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
2.      Memajukan kesejahteraan umum.
3.      Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4.      Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dasar hukum keuangan negara.
-          Pasal 23 UUD 1945 yang mengatakan bahwa :
1.      APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
2.      Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-udanng.
3.      Macam dan uharga mutu uang ditetapkan dengan undang-undang.
4.      Hal keuangan negara selanjutnya di atur dengan undang-undang.
5.      Untuk memeriksa tentang tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu BPK, yang peraturannya ditetapkan undang-undang.

Ruang lingkup administrasi keuangan.
1.      Seluruh penerimaan dan pengeluaran baik yang menyangkut pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD maupun istitusi yang menggunakan modal dari negara atau masyarakat.
2.      Kekayaan negara berupa harta berbentuk uang, hak-hak negara seperti mengih atas kontrak pertambangan, hak penangkapan ikan, hak penguasaan utan, kewajiban kewajiban atau utang-utang negara seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja, kekayaan bersih negara dan kekayaan alam.
3.      Kejibaksanaan-kebijaksanaan anggaran, fiskal (kebiajakan yg behubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara), moneter (kebijakan yang berhubungan dengan beredarnya uang negara), beserta akibatnya dibidang ekonomi.
4.      Keuangan lainnya yang dikelola olehpemerintah pusat dan daerah dan badan-badan yang menjalankan kepentingan negara atas uang yang dimiliki negara maupun uang ataupun dana yangdimiliki masyarakat.

Perencanaan administrasi keuangan negara.
-          Penyusuanan anggaran keuangan merupakan rencana kerja ayng akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga APBN merupakan implementasi dari rencana pembangunan dan kebijaksanaan pemerintahan.
-          Penyusunan APBN menganut azaz efektivitas dan efisiensi anggaran, dimana penyusunan APBN dibawah tanggung jawab eksekutif.
-          Implementasi APBN dilakukan oleh presiden dan wakilnya, dibantu oleh menteri kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara.

Pelaksanaan administrasi keuangan negara.
1.      Pelaksanaan kegiatan keuangan dalam bentuk APBN menganut sistem pengurus keuangan, yaitu umum dan khusus.
2.      Pengurusan umum merupakan unsur penguasaan (pengurus administrasi). Hal ini erat berhubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah disegala bidang dan tindakannya membawa akibat pengeluaran dan atau menimbulkan penerimaan negara.
3.      Pengurusan khusus merupakan unsur kewajiban (pengurus bendaharawan). Dimana bendaharawan adalah orang-orang atau badan-badan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahakan uang atau kertas-kertas berharga dan barang-barang di dalam gudang-gudang atau tempat penyimpanan.

Penerimaan dan Pengeluaran Negara.
APBN adalah suatu susunan anggaran belanja yang dimiliki oleh pemerintah RI baik itu anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
Penganggaran adalah suatu perencanaan mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu yang dinyatakan dengan satuan mata uang untuk jangka waktu tertentu.
Anggaran adalah hasil perencanaan kegiatan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan matauang dalam jangka waktu tertentu.

Sumber-sumber Penerimaan Negara :
1.      Pajak
2.      Retribusi
3.      Keuntungan Perusahaan Negara (BUMN)
4.      Denda atau perampasan yang dilakukan oleh pemerintah
5.      Sumbangan Masyarakat
6.      Pencetakan Uang
7.      Hasil dari Undian Negara
8.      Hadiah
9.      Pinjaman.

Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat pada pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa secara langsung dapat tijunjuk.
Syarat-syarat pajak yaitu:
a.       Harus ditetapkan dengan undang-undang
b.      Dapat dipaksakan artinya bagi yang tidak mau membayar dapat dikenakan sanki.
c.       Memenuhi persyaratan kepastian hukum.
d.      Dituntut adanya kejujuran dari pemungutan maupun pelaksanaan hasil pemungutan.
Ciri-ciri pajak adalah :
a.       Dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang.
b.      Balas jasa pembayaran pajak tidak ditunjuk secara langsung
c.       Tujuan pemungutan pajak adalah sembagai sumber penerimaan negara.
Pengelompokan Pajak. :
1.      Pajak Langsung : pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (PPh dan PBB).
2.      Pajak Tidak Langsung : pajak yang pembayarannya dapat dilaihkan kepada pihak lain. (pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, PPnBM).
Pajak Berdasarkan Sifatnya :
1.      Pajak subjektif : pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan (PPh).
2.      Pajak objektif : pajaka yang berdasarkan tanpa memperhatikan keadaaan diri wajib pajak (PPN, PBB, PPn-BM)

Jenis pajak :
1.      Pajak pusat. : (PPh, PPN dan jasa, PPn-BM, PBB, BPHTB, Beas masuk, Cukai rokok-tembakau-dan-etil alkhohol, serta Pajak ekspor).
2.      Pajak daerah (Provinsi). : (PKB, Pajak kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan dalam tanah).
3.      Pajak daerah (kabupaten). : Hote, Restoran, reklame, hiburan, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan c. Dan parkir.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang/perda (pungutannya dapat dipaksakan) dimana pemerintah memberikan imbalan secara langsung bagi pembayarnya.
Jenis-jenis Retribusi :
1.      Retribusi jasa umum.
2.      Retribusi jasa usaha.
3.      Retribusi perizinan tertentu.
è Retribusi jasa yaang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, misalnya : retribusi kesehatan, pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, pergantian biaya cetak KTP dan akte lahir, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, perkir, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, dll.
è Retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor sewasta. Misalnya : retribusi terminal, tempat pelelangan, pasar grosir/pertokoan, tempat khusus parkis, tempat penginapan, penyedotan kakus, rumah potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olahraga, pengolahan limbah cari, pemakaian kekayaan daerah, dll.
è Retribusi atas kegiatan pemerintahan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan. Pemanfaatan ruangan, penggunaan SDA, barang, prasaranan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi keppentigan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya : IMB, izin tempat penjualanminuman beralkohol, izin gangguan, trayek, dll.

KEUNTUNGAN PERUSAHAAN NEGARA dan DENDA.
·         Keuntungan perusahan negara adalah penerimaan yang diterima oleh perusahaan negara, baik dari penjualan barang maupun jasa.
·         Denda adalah pembebanan biaya yang diberikan kepada seorang yang melanggar peraturan pemerintah atau hukum publik.
·         Sumbangan masyarakat adalah hasil jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berbeda dengan distribusi. Seperti biaya perizinan, pungutan biaya lisensi dan sebagainya.
·         Pencetakan uang adalah proses pencetakan uang negara sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
·         Hasil dari undian adalah selisih antara hasil penjualan surat undian dengan pengeluaran.
·         Hadiah adalah penerimaan yagn diperoleh dari pemberian secara suka rela dan tanpa balas jasa secara langsung maupunt idak langsung. Biasanya penerimaan ini berasal dari swasta kepada pemerintah.
·         Pinjaman adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri, baik dari individu, perusahan atau pun bank sentral.

PENGELUARAN NEGARA
1.      Adanya perang
2.      Adanya kenaikan tingkat penghasilan masyawakan (memenuhi kebutuhan masyarakat).
3.      Adanya urbanisasi sebagai konsekuensi ekonomi.
4.      Adanya perkembangan birokrasi
5.      Adanya pemborosan dalam birokrasi.
6.      Adanya pembiayaan pembangunan.
7.      Program kesejahteraan rakyat.
8.      Meningkatkan fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban.
9.      Meningkatkan fungsi perbankan.

Judul: Catatan Administrasi Keuangan; Ditulis oleh Qaid Minangkabawi; Rating Blog: 5 dari 5

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar