Rabu, 07 November 2012

Komparasi pemikiran David Easton dan Gabriel ALmond



PERBANDINGAN PARTISIPASI POLITIK ZAMAN ORDE BARU DENGAN ERA REFORMASI
Oleh : (Direktur SEFAS DESAK)

Kelas A                                                                                                         Dosen Pembimbing
Sistem Politik Indonesia                                                                                  Drs. H, Isril., MH
                                                                                                        


BUKU REFERENSI
NAMA         : IVAN DINATA
NIM              : 1101112115

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2012






KOMPARASI PEMIKIRAN DAVID EASTON DAN GABRIEL ALMOND Bag. 1
KOMPARASI PEMIKIRAN DAVID EASTON DAN GABRIEL ALMOND
TENTANG SISTEM POLITIK
Oleh : (Direktur SEFAS DESAK)
Pengantar.
Dalam keseharian, kita sering mendengar dan menyebut istilah sistem. Penyebutan istilah sistem pun hampir banyak digunakan dan mudah dilakukan oleh hampir sebahagian besar orang. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem.
Setiap sistem tentu memiliki sifat atau unsur-unsur sebagai berikut yaitu :
  1. Terdiri dari banyak bagian-bagian atau sub-sub sistem.
  2. Bagian-bagian tersebut satu sama lain saling berinteraksi dan salaing tergantung.
  3. Sistem itu memiliki ruang lingkup tersendiri atau perbatasan (boundaries) yang memisahkannya dengan lingkungannya.
Berangkat dari unsur-unsur tersebut maka secara sederhana dapat didefinisikan bahwa ”sistem adalah kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu”.
Dalam ilmu politik yang dimaksud dengan sistem politik, adalah kesatuan dari seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Selanjutnya berbicara tentang sistem politik tentu tidak bisa dipisahkan dengan proses politik itu sendiri. Sistem politik secara fungsional adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan proses alokasi nilai-nilai dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat otoritatif yang dikuatkan oleh kekuasaan yang sah dan mengikat bagi seluruh masyarakat. Dalam masyarakat modern, otorita atau kekuasaan yang sah, dan yang memiliki wewenang yang sah untuk menggunakan kekuasaan secara paksa adalah berbentuk negara.
Sistem politik secara teroritis pasti memiliki ciri-ciri yang bersifat universal, yaitu dalam bentuk struktur dan fungsi politik. Ciri-ciri tersebut hampir bisa dikatakan berlaku di semua negara di seluruh dunia. Hanya yang membedakan sistem politik suatu negara dengan negara yang lainnya, adalah apakah negara tersebut otoritarian atau demokratis.
Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik diinspirasikan oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup (dari disiplin biologi).
Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari sistem-sistem lain yang ada di masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) dari kondisi real kondisi perpolitikan di suatu masyarakat.
Seperti telah dijelaskan, suatu masyarakat tidak hanya terdiri atas satu sistem (misalnya sistem politik saja), melainkan terdiri atas multi sistem. Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya-psikologi. Dari aneka jenis sistem yang berbeda tersebut, ada persamaan maupun perbedaan. Perbedaan berlingkup pada dimensi ontologis (hal yang dikaji) sementara persamaan berlingkup pada variabel-variabel (konsep yang diukur) yang biasanya sama antara satu sistem dengan lainnya.
Untuk memahami sistem politik Indonesia, layaknya kita memahami sistem-sistem lain, maka harus kita ketahui beberapa variabel kunci. Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah sistem adalah struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan, input, output, respon, dan umpan balik. Variabel-variabel ini adalah sama antara satu sistem dengan sistem lain dengan perbedaan hanya pada dimensi ontologisnya.
  
A.    Kerangka Sistem Politik Menurut David Easton
Pasca Perang Dunia II, ilmuwan aneka bidang mulai menaruh perhatian pada usaha membangun suatu ilmu pengetahuan yang sistematis. Misalnya, pada tahun 1957, seorang sosiolog bernama Karl Mannheim membangun apa yang dinamakan sosiologi sistematis. Kemudian 6 tahun sesudahnya, ilmuwan politik Charles E. Merriam menulis suatu karya ilmiah mengenai perlunya membangun suatu stud politik yang sistematis.
Namun, usaha membangun ilmu politik yang sistematis ini diantara telah dilakukan beberapa tahun sebelum Mannheim atau Merriam menyatakan perlunya membangun hal tersebut. Salah satu upaya membangun ilmu politik yang sistematis diantaranya dilakukan oleh David Easton. Usaha Easton untuk membangun suatu ilmu politik yang sistematis terdiri atas 2 tahap, yaitu :
David Easton lewat karyanya yang berjudul The Political System (tahun 1953), menyatakan bahwa perlu dibuat formula untuk suatu teori umum dalam ilmu politik. Hal ini sangat diperlukan agar untuk mendapatkan kerangka analisa terhadap sistem politik secara benar. Lewat karyanya yang lain yang berjudul A Framework for Political Analysis (1965) dan A System Analysis of Political Life (1965), pada karya ini Easton mulai memperkenalkan konsep serta merinci konsep-konsep yang mendukung karya sebelumnya, lalu dicoba untuk mengaplikasikannya pada kegiatan politik konkrit.
Melalui kedua karya tersebut, terutama yang pertama, Easton menggariskan kerangka berpikir dasar untuk mengkaji suatu sistem politik. Sifat dari kerangka berpikir tersebut adalah adaptif dan fleksibel sehingga bisa digunakan oleh aneka struktur masyarakat maupun politik. Para pengguna teori Easton dimungkinkan untuk berimprovisasi dalam melakukan penjelasan atas fenomena sistem politik.
  • Asumsi
    Ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi yang sistematis untuk mensistematisasikan fakta-fakta yang ditemukan.
  • Asumsi
    Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.
  • Asumsi
    Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data: data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografis), lingkungan organis nonmanusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi dan reaksinya).
  • Asumsi
    Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu disequilibrium (ketidakseimbangan).
Dengan keempat asumsi di atas, Easton paling tidak ingin membangun suatu penjelasan atas sistem politik yang jelas tahapan-tahapannya. Konsep-konsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik, lembaga-lembaga apa saja yang memang memiliki kewenangan untuk pengalokasian nilai di tengah masyarakat, merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar dari kerangka pikir ini.
Selain itu, untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan padu (komprehensif), sistem politik tidak dapat dikaji secara parsial. Misalnya kita hanya mengkaji lembaga legislatif saja tanpa mengkaitkannya dengan peran lembaga eksekutif dalam melakulkan impelementasi perundang-undangan. Selain itu, Easton juga menegaskan bahwa kajian atas sistem politik harus mempertimbangan aneka pengaruh dari lingkungan. Pengaruh kondisi psikologis masyarakat, pola geografis wilayah negara, ataupun situasi yang berkembang pada level internasional harus diperhatikan pengaruhnya terhadap suatu sistem politik. Dengan kata lain, kajian atas sistem politik tidak boleh bersifa ahistoris.
Terakhir, para peneliti sistem politik harus selalu menganggap sebuah sistem politik berlangsung di dalam suatu ketidakseimbangan (disequilibrium). Justru di dalam ketidakseimbangan tersebut, alur kerja sistem politik mempunyai daya dorong. Jika tidak ada persoalan ataupun kebutuhan, maka untuk apa sistem politik itu ada dan bekerja, bukan?
Setelah mengajukan 4 asumsi perlunya suatu teori politik yang menyeluruh (dalam hal ini teori sistem politik), Easton juga menggariskan 4 atribut yang perlu diperhatikan dalam mengkaji sistem politik. Keempat atribut tersebut adalah :
1.Unit-unit dan batasan-batasa suatu sistem politik.
Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya.
2.Input-output
Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementari konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.
3.Diferensiasi dalam sistem
Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan/pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan. DPR, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun bertujuan sama yaitu memproduksi undang-undang partai politik, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan didalam fungsi pekerjaannya.
——————— Bersambung Ke bag. 2 —————————


http//setabasri01.blogspot.com/2009/02/kerangka-kerja-sistem-politik-david.html

KOMPARASI PEMIKIRAN DAVID EASTON DAN GABRIEL ALMOND Bag. 2

—————————- Sambungan Bag. 1 ——————————–
4.Integrasi dalam sistem
Meskipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memperhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Partai Politik dan elemen-elemen masyarakat.Hasil pemikiran tahap pertama Easton adalah sebagai berikut :

Dalam gambar ini, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab menurut Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif, dan ini hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai.
Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (political actions) misalnya pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarkat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dalam ”awal” kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input.
Input adalah “pemberi makan” sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: Tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan (intra dan extrasocietal). Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan pihak-pihak di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan (support) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki 2 corak yaitu positif (meneruskan) dan negatif (menolak) kinerja sebuah sistem politik.
Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada 2 bentuk yaitu keputusan (decision) dan tindakan (action). Output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan feedback (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.

David Easton dalam A Framework for Political Analysis (1965)

Dalam tahap ke-2 bangunan teori sistem politik ini, Easton berusaha untuk lebih mendekatkan teorinya dengan dunia empiris. Dalam tahap ini Easton kembali melakukan penegasan atas hal-hal berikut :
  • Masyarakat terdiri atas seluruh sistem-sistem dan bersifat terbuka.
  • Sistem politik adalah : “Seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dengan mana nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif.”
  • Lingkungan terdiri atas intrasocietal dan exstrasocietal.
Lingkungan intrasocietal bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak “di luar” batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama.” Lingkungan intrasocietal terdiri atas :
  • Lingkungan ekologis (fisik,nonmanusia). Contohnya adalah lingkungan kondisi geografis wilayah [pegunungan, maritim, padang pasir, iklim]
  • Lingkungan biologis (berhubungan dengan keturunan ras). Contohnya dari lingkungan ini adalah ras arya, semit, mongoloid, ”timur”, ”barat”, skandinavia, anglo saxon, melayu]
  • Lingkungan psikologis. Contohnya dari lingkungan ini adalah bekas negara jajahan, bekas negara penjajah, “maju”, “berkembang”, “terbelakang”, baru merdeka]
  • Lingkungan sosial. Contohnya dari lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan kependudukan/demografis.
Lingkungan extrasocietal adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak “di luar”
batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Lingkungan extrasocietal terdiri atas:
  • Sistem Sosial Internasional
Misalnya dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, dan sejenisnya.
  • Sistem ekologi internasional. Misalnya dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasar benua (amerika, eropa, asia, australia, afrika), berdasar lautan (asia pasifik, atlantik), isu lingkungan seperti global warming dan berkurangnya hutan/”paru-paru” dunia
  • Sistem politik internasional. Misalnya, PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, Europa Union, negara-negara Asia Afrika, dan sistem-sistem politik yang khas berlaku di masing-masing negara di dunia.


Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm (Boulder, Colorado: WestView Press, 1981) pp.145-82.
————————————— Bersambung ke Bag. 3 ——————————————-
KOMPARASI PEMIKIRAN DAVID EASTON DAN GABRIEL ALMOND Bag. 3
———————– Sambungan Bag. 2 ————————-
Pola pikir Easton mengenai pengaruh lingkungan ini dapat dilihat di dalam bagan berikut ini :

Model arus sistem politik di atas hendak menunjukkan bagaimana lingkungan, baik intrasocietal maupun extrasocietal, mampu mempengaruhi tuntutan dan dukungan yang masuk ke dalam sistem politik. Bagan ini sesungguhnya secara mendasar adalah mirip dengan skema kerja sistem politik seperti sudah dibahas terlebih dahulu.
Namun, di model arus ini Easton hendak memperjelas bahwa lingkungan intra dan extrasocietal mampu mempengaruhi mekanisme Input (tuntutan dan dukungan). Lalu, tuntutan dan dukungan dikonversi di dalam sistem politik yang bermuara pada output yang dikeluarkan oleh Otoritas. Otoritas di sini berarti lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan maupun tindakan dalam bentuk policy (kebijakan), bukan sembarang lembaga. Output ini kemudian masuk lagi ke dalam lingkungan dan demikian seterusnya seperti terjadi di skema terdahulu.
Gambar dari konsep sistem politik menurut David Easton:
http://manshurzikri.wordpress.com/2010/02/09/review-konsep-sistem-politik/untitled2
Politisiasi sebagai Mekanisme Dukungan
Cadangan-cadangan yang telah diakumulasikan sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang lalu bisa ditingkatkan dengan suatu metode rumit untuk menghasilkan dukungan secara tetap melalui proses yang disebut politisiasi. Politisasi sendiri memiliki pengertian sebagai cara-cara yang ditempuh anggota masyarakat dalam mempelajari pola-pola politik.
B. Konsep Sistem Politik oleh Gabriel A. Almond
Menurut Almond, sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Sistem itu menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Almond menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis sistem politik, yang mana harus melalui tiga tahap, yaitu:
  1. Tahap mencari informasi tentang sobjek. Ahli ilmu politik memiliki perhatian yang fokus kepada sistem politik secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian (unit-unit), seperti badan legislatif, birokrasi, partai, dan lembaga-lembaga politik lain.
  2. Memilah-milah informasi yang didapat pada tahap satu berdasarkan klasifikasi tertentu. Dengan begitu dapat diketahui perbedaan suatu sistem politik yang satu dengan sistem politik yang lain.
  3. Dengan menganalisa hasil pengklasifikasian itu dapat dilihat keteraturan (regularities) dan ubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politik.
Menurut Almond ada tiga konsep dalam menganalisa berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi.
Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sistem politik merupakan organisasi yang di dalamnya masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam sistem politik, terdapat lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.



Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews., Perbandingan Sistem Politik., Gajah Mada University Press, Jogjakarta., 1982., hal.4
—————————— Bersambung ke Bag. 3 ——————————–
KOMPARASI PEMIKIRAN DAVID EASTON DAN GABRIEL ALMOND Bag. 4
—————————- Sambungan Bag. 3 ——————————
Ciri sistem politk menurut Gabriel A. Almond:
  1. semua sistem politik mempunyai sturukut politik
  2. semua sistem politik, baik yang modern maupun primitif, menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Kemudian sistem politik ini strukturnya dapat diperbandingkan, bagaimana fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya.
  3. semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional, betapapun terspesialisasinya sistem itu.
  4. semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang dari pengertian kebudayaan.
Gambar sistem politik (sturuktur dan fungsi) oleh Gabriel A. Almond:

C. Analisis Konsep Sistem Politik oleh Mohtar Mas’oed
Keunggulan dari kedua ragam pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond antara lain adalah:
  1. Dalam membuat analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas antara sistem politik dengan sistem sosial yang lebih besar, yang mana sistem politik adalah sub-sistemnya.
  2. Kesederhanaan pendekatan. Konsep ini dapat dipakai untuk menganalisis berbagai macam sistem politik, demokratis atau otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya. Konsep Easton dan Almon berasumsi bahwa semua sitem memproses komponen-komponen yang sama sehingga kedua pendekatan itu bermanfaat dalam upaya mencari metode analisis dan pembandingan sistem politik yang seragam.
  3. Konsep yang diajukan oleh Almond memberi arahan untuk mencari data baru yang dapat meluaskan cakrawala perhatian ke masyarakat non-Barat dan non-”modern”.
Kelemahan dari konsep atau pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond:
  1. Analisis yang dikemukakan (baik sistem maupun struktural-fungsional) tidak memberikan rumusan yang terbukti secara empirik (tidak menghasilkan teori).
  2. Tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat. Kedua pendekatan itu lebih mentitikberatkan pada penjelasan analisis.
  3. Analisis struktural-fungsional Almond memiliki masalah ketidakjelasan konsep tentang fungsi. Almond tidak menjelaskan garis-garis yang membatasi fungsi-fungsi dalam masyarakat politik.
  4. Kedua pendekatan itu dikritik karena sangat dipengaruhi oleh ideologi demokrasi-liberal Barat. Terlihat jelas pada asumsi Almond yang mengatakan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sistem politik di Barat pasti juga ada di sistem non-Barat.
  5. Kedua pendekatan itu juga dikritik kecenderungan ideologisnya karena cara memandang masyarakat yang terlalu organismik. Easton dan Almond menyamakan masyarakat dengan organisme, yang selalu terlibat dalam proses diferensiasi dan koordinasi. Selain itu mereka juga memandang masyarakat sebagai makhluk biologis yang selalu mencari keseimbangan dan keselarasan.
  6. Obsesi Almond tentang ekuilibrum dan kestabilan telah membuatnya keliru tentang manfaat yang mungkin terdapat dalam dis-ekuilibrum, seperti revolusi atau perang kemerdekaan. Dis-ekuilibrum bisa dipakai untuk mencniptakan keadilan sosial, ketika cara-cara konvensional tidak mungkin dilakukan. Contohnya perang kemerdekaan melawan penjajah atau pemberontakan melawan kediktatoran.


Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik., Gajah Mada University Press,Jogjakarta, 1983., hal. 116

Judul: Komparasi pemikiran David Easton dan Gabriel ALmond; Ditulis oleh Qaid Minangkabawi; Rating Blog: 5 dari 5

1 komentar:

  1. salam. sekedar bertanya, utk perbedaan dari model sistem politik yang mnrut almond sama easton itu apa?

    BalasHapus