Senin, 05 November 2012

Makalah MSDM-PHK


Tugas Individu                                                                         Dosen Pembimbing
Makalah Manajemen Sumber Daya Manusia                           Dr. Tuti Khairani H, S.Sos.M. Si
Kelas A                                                                                           


PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(PHK)


OLEH

NAMA            : Ivan Dinata
NIM                :1101112115


JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis berikan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”. Salam dan salawat kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang merupakan tauladan ummah dimuka bumi ini. Walaupun berbagai macam tantangan yang dihadapinya, tapi semua itu telah memberikan pengalaman yang berharga untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua.
Makalah ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di semester ganjil pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau. Penulis menyadari bahwa selesainya makalah ini banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak berupa petunjuk, bimbingan maupun dorongan moril dan materil serta motivasi, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hanturkan terima kasih kepada:
1.      Dosen Pembimbing mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos. M.Si di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau.
2.      Kedua orang tua penulis tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, dan tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis dalam menempuh jenjang pendidikan.
3.      Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara khususnya teman-teman angkatan 2011 yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian makalah ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan rekan-rekan sekalian. Amin.
Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.


Pekanbaru, 31 Oktober 2012
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang.
Di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  terdapat impian dan keinginan Negara Indonesia untuk mewujudkan rakyat  Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur serta merata baik hal materil maupun kebutuhan spritualnya. Impian dan keinginan diperuntukkan membangun manusia seutuhnya dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.
Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi nasional rakyat, pemerintah sebagai regulator dan pemegang kepentingan sudah pasti akan melibatkan tenaga kerja atau buruh massal sebagai komponen sumber daya manusia, guna mendukung proses keberlangsungan kegiatan pembangunan. Keberlangsungan ini, harus ada pengelolaan yang baik oleh pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung supaya pemerintah bisa dikatakan berhasil, namun di sisi lain pemerintah akan dikatakan gagal jika ia tidak bisa melakukan pengelolaan yang baik. Banyak pimpinan negara mendapatkan demosi dari tampuk kekuasaan hanya karena gagal dalam mengelola tenaga kerja atau buruh, tetapi ada juga pimpinan mendapatkan promosi yang lebih disebabkan keberhasilannya dalam pengelolaan tersebut.
Permasalahan tenaga kerja atau pemburuhan merupakan permasalahan yang khas kita dengar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satunya. sebagaimana yang terjadi di Surabaya 26 Juni 2012, kantor DPRD Surabaya di demo Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Jatim, untuk menuntut DPRD mengeluarkan hak preogratif menyelesaikan kasus ketenagakerjaan  akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT Hasil Fastindo yang tidak memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah sholat jumat. Tetapi aksi ini sama sekali tidak di hearing, jawaban DPRD Surabaya mengatakan bahwa dia permasalahan itu hanya bisa diselesaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Subarayabukan di DPRD, sehingga masalah ini semakin membuntut, dan dikhawatirkan akan terjadi PHK masal.
Jadi, Pemutusan hubungan kerja adalah isu yang sensitif, pemerintah / pengusaha haruslah bijaksana dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), karena dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, rakyat kehilangan pekerjaan, bahkan jika terjadi pengangguran karena di PHK ini lebih gawat lagi, sebab jelas akan mengundang demonstrasi pekerja/buruh secara besar-besaran. Istilah pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah sebuah momok bagi pekerja, mengingat sangat banyak sekali dampak dan akibat yang ditimbulkannya, tidak hanya bagi pekerja itu sendiri bahkan ini seperti efek domino yang saling berkaitan satu sama lain dan merambah kesektor kehidupan masyarakat lainnya. Jadi, pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh dan serikatnya sebaiknya mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

1.2  Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dalam makalah ini, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah tentang “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”.

1.3  Tujuan Penulisan.
“Tidak tanpa alasan burung tempua bersarang rendah”, itulah pepatah melayu yang pernah saya baca, begitu jualah dalam hal pembuatan makalah ini, alasan yang menjadi sebuah tujuan. Tujuan utama pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan semester ganjil mata kuliah “Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dengan dosen pembimbing Dr. Tuti Khairani Harahap, S. Sos. M, Si di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Selain untuk memenuhi tugas perkuliahan, makalah ini juga bertujuan sebagai penambah referensi atau bacaan dan untuk mengetahui bagaimana pemutusan hubungan kerja yang bisaksana.
1.4  Metode Penelitian
Dari hasil penelitian data-data di atas, metode penulisan dalam makalah ini menggunakan:
·         Kepustakaan, mencari bahan kajian pada buku yang bersangkutan mengenai masalah yang dibahas.
·         Browse and search internet, mencari bahan kajian pada website yang bersangkutan mengenai masalah yang dibahas.

1.5  Kegunaan Penelitian
Hasil karya tulis ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca umumnya.
Sistematika Penulisan :
Makalah  ini tersusun dalam 3 (tiga) Bab, yaitu: Bab I memuat Pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II memuat uraian tentang hasil penelitian. Bab III memuat kesimpulan dan saran.
BAB II
PEMBAHASAN
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).


Hubungan kerja menurut Basin Barthohos (1995:162) ialah suatu hubungan yang timbul jika seseorang atau banyak orang bekerja di bawah perintah orang lain (pengusaha atau majikan) dengan menerima upah. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Menurut pemahaman pemutusan hubungan kerja dapat dibagi menjadi tiga yaitu : pemutusan hubungan kerja karena hukum, PHK dari karyawan, pengadilan dan PHK dari keputusan pengusaha.
Sebuah kasus (realita) yang terjadi di Surabaya 26 Juni 2012 bersumber dari News Centro One.com, kantor DPRD Surabaya di demo Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Jatim, untuk menuntut DPRD mengeluarkan hak preogratif menyelesaikan kasus ketenagakerjaan  akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT Hasil Fastindo yang tidak memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah sholat jumat. Aturan dalam perusahaan itu adalah pelaksanaan ibadah sholat jumat harus digilir, yakni satu kali boleh melaksanakan dan dua kali tidak boleh melaksanakannya. Perusahaan itu juga di anggap telah melanggar HAM yang di atur dalam UU 39/1999. Tetapi aksi ini sama sekali tidak di hearing, jawaban DPRD Surabaya mengatakan bahwa dia permasalahan itu hanya bisa diselesaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Subarayabukan di DPRD, sehingga masalah ini semakin membuntut, dan dikhawatirkan akan terjadi PHK masal. (laporan olleh : Windhi Ariesman- Editor : Adi Cahyo).
Kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak banyak terjadi, dengan berbagai alasan tenaga kerja di PHK dan ini bukanlah keputusan yang bijaksana, sebagai pegangan tentang ketenagakerjaan dan faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja sudah ada dalam Undang-undang, tetapi banyak perusahaan tidak mengindahkannya, PT. Hasil Fastindo diantaranya. Faktor penyebab pemutusan hubungan kerja secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana PHK yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan:
1.      Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja/buruh. Dalam hal PHK dengan alasan rasionalisasi atau kesalahan ringan pekerja/ buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (1) ditentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah berupaya mengusahakan agar tidak terjadinya PHK. Dalam hal, upaya tersebut telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh perusahaan dan SP/SB atau pekerja/nburuh, apabila pekerja/buruh tidak menjadi anggora SP/SB.
2.      Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan, baik kesalahan melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau PKB (kesalahan ringan), maupun kesalahan pidana (kesalahan berat). Pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerja karena alasan telah melakukan kesalahan berat hanya dapat peroleh uang penggantian hak.
Pemerintah mempertegas faktor penyebab terjadinya PHK dengan harapan agar pengusaha tidak melakukan PHK terhadap pekerja/buruh secara semena-mena dan melanggar hak buruh. Kasus yang dilakukan oleh PT. Hasil Fastindo menelan salah satu poin UU Ketenagakerjaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (1) poin ke (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adanya larangan pemerlakuan PHK yaitu pekerja/buruh yang bersangkutan menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Disini terlihat bentuk teori kepedulian pemerintah dalam memperjuangkan hak pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang disuruh agama.
Pemutusan hubungan di dalam buku karya Dr. H. Suwatno, M.Si dan Donni Juni Priansa, S.Pd. S.E., M.M yang berjudul “Manajemen Sumber  Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis” dikemukakan ada 8 (delapan) alasan dalam pemutusan hubungan kerja :
1.      Undang-undang
Yaitu hubungan kerja antara karyawan/buruh harus diberhentikan karena melanggar undang-undang. Misalnya usia tenaga kerja yang menyalahi (anak-anak), karyawan WNA yang habis masa izinnya, terlibat organisasi terlarang, tindakan kriminal, dll.
2.      Keinginan perusahaan.
Kenginan perusahan dapat menyebabkan seseorang harus diberhentikan dari perusahaan, baik secara terhormat, atau dipecat.  Permohonan izin PHK dapat diberikan dalam hal buruh melakukan suatu pelanggaran/kesalahan besar, antara lain:
a.       Pada saat perjanjian kerja diadakan memberikan keterangan paslu atau dipalsukan.
b.      Melakukan tindakan kejahatan.
c.       Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, keluarga pengusaha atau teman kerja. (F.X Djumialdji, 1994:1001).
3.      Keinginan karyawan.
Pemicunya antara lain :
a.       Perusahaan atau pengusaha tidak membayar upah pada waktu yang telah ditetapkan.
b.      Perusahaan atau pengusaha dengan cara lain melalaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan pada perjanjian kerja.
4.      Pensiun
Apabila seorang tenaga kerja telah mencapai batas akhir usia atau masa kerja maksimum sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah disepakati atau karena alasan-alasan lain.
5.      Kontrak kerja berakhir.
Karyawan akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya sudah berakhir.
6.      Kesehatan kerja
Kesehatan kerja karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentian karyawan. Inisiaatif pemberhentian ini bisa berdasarkan keinginan perusahaan atau bisa juga keinginan karyawan itu sendiri.
7.      Meninggal dunia.
Karyawanyang meninggal dunia secara otomaatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan.
8.      Perusahaan bangkrut.
Terjadinya likuidasi atau perusahaan ditutup karena bangkrut.
Selain mempunyai alasan, dalam pemutusan hubungan kerja juga mempunyai beberapa tujuan. Tujuan adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan alasan, tetapi tujuan di sini dititik beratkan kepada keberlanjutan/jalannya perusahaan. Tujuan PHK antara lain :
a.       Perusahaan/pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan dengan baik dan efektif. Pengurangan buruh/karyawan mempunyai suatu tujuan yang datangnya dari dalam perusahaan seperti :
1.      Alasan modernisasi.
2.      Otomatisasi.
3.      Mekanisme dan rasionalisme.
4.      Perubahan hasil produksi atau perubahan dalam cara produksi.
5.      Dalam keahlian yang diperlukan, penutupan bahian-bagian dan lain-lain.
b.      Pengurangan buruh juga dapat dilakukan karena faktor dari luar, seperti :
1.      Kesulitan penjualan dan mendapatkan kredit.
2.      Tidak adanya pesanan.
3.      Menurunnya permintaan.
4.      Kekurangan bahan bakar atau listrik.
5.      Kebijaksanaan pemerintah.
6.      Meningkatnya persaingan.
7.      Tidak adanya bahan baku produksi.
Pemutusan Hubunga Kerja (PHK) adalah sebuah momok bahkan tidak hanya bagi para pekerja/buruh, pemerintahpun juga akan ikut merasakan. PHK tentu akan melahirkan  pengangguran, sektor ekonomi akan terganggu, dan merambah ke sektor kesehatan rakyat, bahkan keamanan.  Dalam pemutusan hubungan kerja, pengusaha/perusahaan dan pemerintah haruslah berhati-hati, ini permasalahan pelik yang perlu pemerhatian lebih, karena merupakan sebuah lingkaran maut.
Berikut adalah perhatian pemerintah melalui Undang-Undang yang dan perhatian pengusaha/perusahaan untuk menjamin hak-hak pekerja setelah di PHK,
1.      Pemberian kompensasi bagi karyawan di-PHK.
Kompensasi diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya terputus dengan perusahaan, yaitu terdiri dari :
a.       Uang pesangon.
b.      Uang penghargaan masa kerja.
c.       Uang pergantian hak, yang meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau orngkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, pergantian perumahan, pengobatan, dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang perghargaan masa kerja; hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB (misalnya uang upah); uang pisah yang besarannya sesuai yang di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan PKB.
2.      Bantuan bagi karyawan di-PHK
Bantuan dan besaranya bantuan bagi karyawan yang di PHK di atur menurut peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI. No :Per. 05/Men/II/2010 tentang Bantuan Keuangan bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal 1 menyatakan bahwa tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja diberi bantuan keuangan dari PT. Jamsostek (Persero). Selanjutnya pasal 2 mengatur bahwa untuk mendapatkan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1, tenaga kerja program jamsostek harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat dikeluarkan oleh PT. Jamsostek (Persero).
3.      Pensiun (dalam bentuk insentif)
Pensiun, terkhusus pensiun dini adalah salah satu pendekatan dalam konteks pemberhentian karyawan. Hal ini berarti dengan jarak yang telah ditentukan adanya senioritas, dimana karyawan yang sudah tua, ditawarkan insentif jika dia pensiun secara sukarela. Insentif bisa mencakup mendapat uang pensiun lebih awal, bonus kas, serta lainnya seperti insentif finansial perlengkapan.

BAB III
PENUTUP
3.1  Kesimpulan
Permasalahan tenaga kerja adalah permasalahan yang pelik terjadi, salah satunya tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan sebuah momok bagi karyawan/buruh mempunyai dampak seperti lingkaran maut yang siap menyerbu ke sektor kehidupan. Pemerintah Indonesia sudah mengantisitapasi cakupan permasalahan pekerja/buruh yaitu PHK dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam realisasi UU No 13 Tahun 2003 oleh perusahaan tidak diindahkan, malahan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena-mena. Sebagai contoh yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Hasil Fastindo yang melakukan PHK dengan permasalahan ibadah dan ini tidaklah bijaksana.


3.2  Saran
Semoga pembahasan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis yang sedang belajar dan bagi kita semua umumnya, Tulisan ini ditujukan untuk pembelajaran semata sehingga sangat diharapkan kritik dan sarannya yang sangat membangun demi perbaikan makalah ini. Apabila banyak kekurangan pada tulisan ini harap dimaklumi.

 DAFTAR PUSTAKA

Suwatno dan Donni Priansa Juni. 2011.Manajemen Sumber  Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.

Judul: Makalah MSDM-PHK; Ditulis oleh Qaid Minangkabawi; Rating Blog: 5 dari 5

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar