Selasa, 06 November 2012

PELAKSANAAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA.


Tugas Individu                                                                                    Dosen Pembimbing
Makalah Hukum Administrasi Negara                                               Drs. H. Isril.MH
Kelas A                                                                                           


PELAKSANAAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA.


OLEH

          NAMA            : Ivan Dinata
          NIM                :1101112115


JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2012

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis berikan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara di Dalam Negara Hukum Indonesia.”. Salam dan salawat kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang merupakan tauladan ummah dimuka bumi ini. Walaupun berbagai macam tantangan yang dihadapinya, tapi semua itu telah memberikan pengalaman yang berharga untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua.
Makalah ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara di semester ganjil pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau. Penulis menyadari bahwa selesainya makalah ini banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak berupa petunjuk, bimbingan maupun dorongan moril dan materil serta motivasi, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hanturkan terima kasih kepada:
1.      Dosen Pembimbing mata kuliah Hukum Administrasi Negara yaitu Drs. H. Isril, MH di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau.
2.      Kedua orang tua penulis tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, dan tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis dalam menempuh jenjang pendidikan.
3.      Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara khususnya teman-teman angkatan 2011 yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian makalah ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan rekan-rekan sekalian. Amin.
Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.


Pekanbaru,
07 November 2012


Penulis

BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang.
Hukum administrasi negara adalah hukum yang membatasi kebebasan pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Van Vollenhoven). Sementara Prajudi Atmosudirjo, mengatakan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang seluk beluk administrasi negara dan hukum yang merupakan hasil ciptaan administrasi negara itu sendiri. Kesimpulannya, hukum yang mempelajari negara dalam keadaan dinamis/bergerak yang mengatur hubungan antara pejabat-pejabat pemerintahan dalam tugasnya merupakan hukum administrasi negara.
Hukum admnistrasi negara adalah suatu hal yang sangat vital harus dikembangkan dalam suatu negara hukum, karena hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan (welfare state). Kekuasaan pemerintahan negara dalam arti luas menurut Montesquieu yaitu adanya Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (triaspolitika).  Tercapainya kesejahteraan negara didasarkan pelaksanaan pelayanan publik secara baik, bersih, merata, transparan, dan efektif oleh ketiga badan tersebut serta bagian-bagiannya mulai dari jenjang pemerintahan pusat sampai ke perangkangkat daerah sehingga terciptanya good governance. Tetapi dalam pelaksanaannya, pelayanan publik secara baik, bersih, merata, transparan serta efektif itu entah kemana, malahan fakta yang terjadi kebalikan dari itu. Sebagai contoh sebuah pembangunan wisma atlet untuk SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan yang menyangkut juga tertangkapnya Nazarudin (bendaharawanpartai demokrat) serta diwarnai kasus suap dari direksi PT Duta Graha Indah yang memenangkan tender proyek. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram resmi dijadikan tersangka karena pengusutan KPK yang mendapati uang Rp 3,2 miliar dan uang ribuan dollar. Wafid Muharram tidak hanya mendapatkan dana talangan dari petinggi PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu. Tetapi juga pengusaha-pengusaha lain yang turut memberi dana talangan untuk pelaksanaan SEA Games kepada Sekretaris Kemenpora itu.
Kita pasti setuju bahwa pada awalnya niat pemerintahan dalam membangun wisma atlet mayoriti adalah suatu kebaikan, namun terjadi penyelewengan oknum-oknum tertentu setelah masuk pada proses pelaksanaannya, dimana efektifitas pola pelaksanaan pembangunan masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian terutama bila dikaitkan dengan suasana dan nuansa tuntutan tatanan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government).
1.2  Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dalam makalah ini, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan “Sejauhmanakah pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan, efektifitasnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih”.

1.3  Tujuan Penulisan.
“Tidak tanpa alasan burung tempua bersarang rendah”, itulah pepatah melayu yang pernah saya baca, begitu jualah dalam hal pembuatan makalah ini, alasan yang menjadi sebuah tujuan. Tujuan utama pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan semester ganjil mata kuliah “Hukum Administrasi Negara” dengan dosen pembimbing Drs. H. Isril, MH di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Selain untuk memenuhi tugas perkuliahan, makalah ini juga bertujuan sebagai penambah referensi atau bacaan dan untuk mengetahui tentang efektifitas pelayanan publik.
1.4  Metode Penelitian
Dari hasil penelitian data-data di atas, metode penulisan dalam makalah ini menggunakan:
·        Kepustakaan, mencari bahan kajian pada buku yang bersangkutan mengenai masalah yang dibahas.
·        Browse and search internet, mencari bahan kajian pada website yang bersangkutan mengenai masalah yang dibahas.

1.5  Kegunaan Penelitian
Hasil karya tulis ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca umumnya.
Sistematika Penulisan :
Makalah  ini tersusun dalam 3 (tiga) Bab, yaitu: Bab I memuat Pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II memuat uraian tentang hasil penelitian. Bab III memuat kesimpulan dan saran.
BAB II
PEMBAHASAN

Kerangka teori untuk melihat laju dari kegiatan pelayanan pemerintahan, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik pemerintahan pusat maupun daerah yaitu :
a.       Teori Pelayanan Umum
Pelayanan publik merupakan tugas dan fungsi pemerintan secara umum, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.[1] Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD. Ketiga komponen yang menangani sektor publik tersebut menyediakan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban, bantuan sosial dan penyiaran.[2] Dengan demikian yang dimaksud pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara/daerah dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama :
1) Memberikan pelayanan (service) baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak,
2) Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (development for economic growth), dan
3) Memberikan perlindungan (protective) masyarakat.[3] Sebagai fungsi public services, pemerintah wajib memberikan pelayanan publik secara perorangan maupun khalayak/publik.
Dengan demikian pelayanan publik oleh pemerintah harus dapat memuaskan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bisa diukur dengan indikator-indikator : pembangunan lancar, transparan, mudah, murah, cepat, tidak berbelit, petugasnya murah senyum, petugasnya membantu jika ada kesulitan, adil dan merata serta memuaskan.
b.      Kualitas Pelayanan.
Vincent Gesperz, mengemukakan bahwa kualitas pelayanan, meliputi dimensi-dimensi berikut : [4]
-         Ketaatan waktu pelayanan, berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses
-         Akurasi pelayanan, berkaitan dengan keakuratan pelayanan dan bebas dari kesalahan-kesalahan.
-         Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, berkaitan dengan prilaku orang-orang yang berintegrasi langsung kepada pelanggan eksternal.
-         Tanggung jawab, berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan pelanggan eksternal (masyarakat).
-         Kemudahan mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan banyaknya petugas yang melayani dan fasilitas pendukung.
-         Kenyamanan mendapat pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan petunjuk panduan lainnya.
-         Atribut pendukung lainnya, seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, dan lain-lain.

c.       Prinsip Good Governance
UNDP mengembangkan istilah baru yaitu ”governance” sebagai pendamping kata ”government”. Istilah tersebut sekarang sedang sangat populer digunakan dikalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kata ”governance” kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam berbagai kata. Ada yang menterjemahkan menjadi ”tata pemerintahan”, ada pula yang menterjemahkan menjadi ”kepemerintahan”.[5]
United Nation Development Programe (UNDP), memberikan batasan pada kata governance sebagai “pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa”. Governance dikatakan baik (good atau sound) apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Tentu saja pengelolaan yang efektif dan efisien dan responsive terhadap kebutuhan rakyat menuntut iklim demokrasi dalam pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan masalah-masalah publik yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, serta transparan.
Governance berarti pelaksanaan pemerintahan. Ini berarti good governance adalah pemerintahan yang baik (lembaga), sedangkan (good governance) adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik (penyelenggaraannya). Clean government mengandung arti pemerintahan yang bersih (lembaga), sedangkan Clean government berarti pelaksanaan pemerintahan yang bersih.
Baik buruknya suatu pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance sebagaimana tersebut di bawah ini.[6]
ü Partisipasi (Participation)
ü Penegakan Hukum (Rule of Law)
ü Transparansi (Transparancy)
ü Daya Tanggap (Responsiveness)
ü Berorientasi pada Konsenseus (Consensus Orientation)
ü Keadilan (Equity)
ü  Keefektifan dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
ü Akuntabilitas (Accountability)
ü Visi Strategis (Strategic Vision)

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, teori pelayanan umum, teori kualitas pelayanan, dan teori pemerintahan yang baik (good governance), dan mencoba untuk melirik ke pelayanan publik pemerintahan yang dilaksanakan pejabat-pejabat di Indonesia, sebagai contoh terdapat di pendahuluan makalah ini, yaitu pembangunan wisma atlet. Dapat disimpulkan kasus pembangunan wisma atlet adalah kasus yang besar dan luas mengenai permasalahan pelayanan, ini pelanggaran Hukum Admnistrasi Negara berupa penyelewengan tindakan pemerintah yang tidak berjalan dijalurnya.
Kasus pembangunan wisma atlet, yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan seperti Nazarudin, Annas Urbaningrum, Wafid Muharam, Rosalina Manulang, dan lain-lain. Bukankah ini merupakan suatu penyelewengan kekuasaan?, bukankah ini telah melakukan pembunuhan rakyat secara masal dengan kelembutan dalam tanda kutip, dimana dana sebanyak Rp. 191 Miliar, seharusnya merupakan dana untuk pembangunan rakyat secara umum, terkhusus para atlet, tidak full untuk pembangunan tetapi malah dibagi-bagi oleh oknum tertentu, sebagaimana yang disebutkan oleh Rosalina bahwa Nazarudin menerima success fee sebesar Rp 25 miliar dari proyek berbiaya Rp 191 miliar itu, dan Wafid sebesar dua persen.[7] Dan kasus ini, telah melanggar teori pelayanan umum, yaitu tidak melakukan pelayanan, pembangunan dan perlindungan hak masyarakat dengan baik, namun lebih banyak lagi melanggar tentang teori kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu : tidak transparansi dalam pembangunan, berorientasinya pada konflik tidak konsensus, tidak adil, tidak adanya kefektifan dan efisien dalam penggunaan dana, sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan jika dilihat dari kontek pembangunan, sungguh miris dan cukup sangat jauh dari harapan pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.




[1] Hanif Nurcholish, Teori dan Pratek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Grasindo, 2005, hal. 175.
[2] Ibid, hal. 176.
[3] Ibid, hal. 178.
[4] Ditjen Pemerintahan Umum, op.cit.
[5] Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqprint Jatinangor, Bandung, hal. 27.
[6] Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqaprint Jatinangor, Bandung, hal. 27, lihat juga dalam Agung Hendarto, nazar Suhendar (eds), Good government dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), 2002, hal 2-3.
Judul: PELAKSANAAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA.; Ditulis oleh Qaid Minangkabawi; Rating Blog: 5 dari 5

3 komentar:

  1. makaci ia ivan.............

    BalasHapus
  2. Ini gag bisa dicopy paste ya bro ? bagi bagi lah. lu aja ngambil dari internet. masak bagi bagi buat yg butuh ga boleh ?

    BalasHapus