Sabtu, 17 November 2012

Resume Negara Hukum dan HAN-Ridwan HR



Dosen Pembimbing : Drs. M. Isril, MH

 “RESUME NEGARA HUKUM DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”

OLEH 
KELOMPOK I
                       Abdul Rahman                           1101120835
                       Andriyanto                                 1101112438
                       Ayu Mulyani Noor                      1101112196
                       Diyah Utami                               1101120516
                       Fatwa Suryani                            1101134905
                       Ivan Dinata                                1101112115
                       Nandia Permata Hati                  1101112212
                       Zaiwandi Refkisyam                   1101136060


PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2012

A. Negara Hukum: Dasar Teoritis Hukum Administrasi Negara
 1.      Sekilas tentang Negara Hukum
Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideology negara, dan lain-lain.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsure dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu :
  1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
  2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
  3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotic.

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi juga merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.
Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya :
  • Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
  • Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
  • Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
  • Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
  • Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
  • Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
  • Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran rakyat.
Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Negara hukum identik dengan negara berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

2.   Negara Hukum Demokratis
Terdapat kolerasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.
Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengetahuan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.
Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi, sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. J.B.J.M. ten Berger menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi tersebut adalah sebagai berikut :
a.       Prinsip-prinsip negara hukum
1)      Asas legalitas.
2)      Perlindungan hak-hak asasi.
3)      Pemerintah terikat pada hukum.
4)      Monopoli paksaan pemerintah untuk menjadi penegak hukum.
5)      Pengawasan oleh hakim yang merdeka.
b.      Prinsip-prinsip negara demokrasi
1)      Perwakilan politik.
2)      Pertanggung jawaban politik.
3)      Pemencaran kewenangan.
4)      Pengawasan dan kontrol.
5)      Kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum.
6)      Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

3.      Tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern (Welvaartsstaat)

Kekuasaan negara perlu dipencarkan dan dipisahkan dalam berbagai lembaga negara sehingga terjadi saling kontrol (cheek and balances). John Locke yang dianggap pertama kali mengintroduksi ajaran pemisahan kekuasaan negara, dan membaginya menjadi tiga, yaitu :
1)      Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang).
2)      Kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang).
3)      Kekuasaan federatif (keamanan dan hubungan luar negeri).
Dalam suatu negara ada tiga organ dan fungsi utama pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Masing-masing organ ini harus dipisahkan karena memusatkan lebih dari satu fungsi pada satu orang atau organ pemerintahan merupakan ancaman kebebasan individu.
Meskipun dalam perkembangannya ajaran pemisahan kekuasaan ini mendapat berbagai modifikasi terutama melalui ajaran pembagian kekuasaan, yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan hingga kini.
Seiring denga perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negaradi dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan (walfare state). Konsep ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam (nechtwachtersstaat).
Kegagalan implementasi negara penjaga malam tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.
Dengan kata lain, negara kesejahteraan merupakan merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip keikut campuran negara dalam kehidupan ekonomi mastarakat, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi yang menghendaki negara dan pemrintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan.
Administrasi negara diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Deberinya tugas kesejahteraan umum itu membawa suatu konsekuensi yang khusus bagi administrasi negara. Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi seluruh warga negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian  soal-soal genting yang timbul dengan tidak teratur dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada yaitu dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif.
Administrasi negara memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan umum, dan untuk melakukan tindakan itu diperlukan instrument hukum. Artinya, bersamaan dengan pemberian kewenangan yang luas untuk bertindak diberikan pula kewenangan untuk membuat instrument hukumnya.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan berkaitan pula dengan bentuk negara tertentu. Dalam negara yang kesatuan, ada dua kemungkinan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, yaitu :

1.      Sentralisasi : Seluruh bidang pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
2.      Desentralisasi
yaitu : Penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh satuan pemerintahan daerah, yang umumnya bertumpu pada prinsip ekonomi, yaitu kebebasan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

4.      Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara
Negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuatan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tuntuk kepada pemerintah.
Sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
Menurut J.B.J.M. ten Berger, hukum administrasi negara sebagai fenomena yang relatif baru. Hukum administrasi negara berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa. Keadaan hukum administrasi negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah dalam suatu negara hukum, yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yng berlanfaskan hukum.
Hukum administrasi negara itu berbeda-beda antara suatu negara dengan lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan sistem politik, perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan, perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi, dan sebagainya.

B.     Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara
 1.   Peristilahan
Secara teoritis, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemeritnahan yang keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselengarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan hukum tertentu.
Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu :
1.      Bestuursrecht.
2.      Administratief recht.
Hukum administrasi negara lebih luas daripada istilah-istilah lainnya karena dalam istilah administrasi negara mencakup tata usaha negara. Hukum administrasi negara lebih luas dari hukum tata negara, karena tata usaha negara itu merupakan bagian dari administrasi negara.

a.    Administrasi Negara
Kata administrasi negara berasal dari bahasa Latin yaitu “administrare” yang berarti to manage. Administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan.
b.   Pemerintah atau Pemerintahan
Pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam arti luas, pemerintahan adalah kegiatan yang mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik eksekutif, maupun legislatif dan yudikatif.
Fungsi pemerintahan itu dapat ditentukan dengan menempatkannya dalma hubungan denga fungsi perundang-undangan dan peradilan.

2.   Pengertian Hukum Administrasi Negara
Menurut Utrecht menyebutkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Hukum administrasi negara terkandung dua aspek, yaitu :
1)      Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya.
2)      Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara perlengkapan administrasi negara atau pemeritnah denga para warga negaranya.
Simpulannya bahwa hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislative untuk mengatur tindakan pemerintah dalam  hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara.

3.   Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara
Kekuasaan pemerintahan menjadi objek kajian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan pemerintah yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan pemerintah dan masing-masing masyarakat di suatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan. Pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan instrument yuridis bidang administrasi lainnya yang hanya terletak pada satu tangan atau lembaga. Hukum administrasi negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara sektoral.
Hukum administrasi negara mencakup hal-hal di antaranya :
a.       Sarana-sarana bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat.
b.      Mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan dan pengendalian tersebut, termasuk proses penentuan kebijaksanaan.
c.       Perlindungan hukum bagi warga masyarakat.
d.      Menyusun dasar-dasar bagi pelaksana pemerintahan yang baik.

C.     Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar kedua hukum ini antara lain dapat disimak melalui kata-kata ini, “Badan pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh, karena badan ini tidak mempunyai wewenang apa pun atau wewenangnya tidak berketentuan, dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri”.

D.    Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara
1.      Pengertian Sumber Hukum
      Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum.
 2.      Macam-macam Sumber Hukum
a.       Sumber hukum materiil
      Sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya), atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-atura hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil.

      Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber huhuk materiil terdiri dari tiga jenis, sebagai berikut :
1)      Sumber hukum historis
      Sumber hukum historis meliputi undang-undang, putusan-putusan hakim, tulisan-tulisan ahli hukum, juga tulisan-tulisan yang tidak bersifat yuridis sepanjang memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum.
2)      Sumber hukum sosiologis
      Artinya hukum ini peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
3)      Sumber hukum filosofis
      Hukum ini memliki dua arti. Yang pertama, sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum. Yang kedua, sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum, untuk menjawab pertanyaan, mengapa kita harus mematuhi hukum.
b.      Sumber hukum formal
      Sumber hukum formal yaitu berbagai bentuk atau hukum yang ada. Sumber hukum formal juga diartikan sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum administrasi negara dalam sumber hukum formal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, yurisprudensi dan doktrin.

      Pembahasan untuk bagian hukum formal dalam administrasi negara adalah sebagai berikut :
1)      Peraturan Perundang-undangan
      Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat mupun di tingkat daerah, secara semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum.
2)      Praktik Admistrasi Negara atau Hukum Tidak Tertulis
      Administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada aturannya dalam undang-undang. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara ini akan melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan atau banding dari warga masyarakat.
3)      Yurisprudensi
      Yurisprudensi berasal dari bahasa Latin “jurisprudential” yang berarti pengaetahuan hukum. Dalam pengertian teknis, yurisprudensi dimaksudkan sebagai putusan badan peradilan (hakim) yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya sehingga karenanya dapat disebut pula sebagai hukum ciptaan hakim atau peradilan.
      Keberadaan yurisprudensi dalam hukum administrasi negara jauh lebih banyak dibangdingkan dengan hukum yang lain, sehubungan dengan dianutnya asas hakim aktif dan ajaran pembuktian bebas dalam hukum acara peradilan administrasi negara, sehingga yurisprudensi akan menempati posisi penting dalam melengkapi dan memperkaya hukum administrasi negara.
4)      Doktrin
      Doktrin adalah hukum atau pendapat para pakar hukum yang berpengaruh. Sifat doktrin ini tidak mengikat dan hanya menjadi sumber inspirasi bagi pembentuk undang-undang dan putusan para hakim, maka tidaklah keliru jika dikatakan bahwa doktrin ini hanya sebagai sumber tambahan.
      SF. Marbun dan Moh. Mahfud mengatakan bahwa doktrin atau pendapat para ahli dapat menjadi sumber hukum formal administrasi negara sebab pendapat para ahli itu dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara.

Judul: Resume Negara Hukum dan HAN-Ridwan HR; Ditulis oleh Qaid Minangkabawi; Rating Blog: 5 dari 5

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar