Sabtu, 10 November 2012

Sejarah Peradilan Administrasi Indonesia sebelum UU No. 5 th 1986


1. Peradilan pada umumnya.
1) Peristilahan.
Istilah pengadilan dan peradilan berasal dari kata adil yang kemudian mendapatkan imbuhan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pada dasarnya peradilan selalu bertalian dengan pengadilan. Pengadilan bukanlah semata – mata badan saja, akan tetapi juga terkait pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan.
Rochmat Soemitro membedakan antara peradilan, pengadilan dan badan pengadilan. Titik berat dari peradilan tertuju kepada prosesnya, pengadilan kepada cara, sedangkan badan pengadilan tertuju kepada badan, dewan, hakim atau instansi pemerintah.
2) Pengertian dan unsur – unsur peradilan pada umumnya.
Menurut Rochmat Soemitro, yang setelah terlebih dahulu mendudukkan pengadilan dalam kerangka teori John Locke dan Montesquieu, Peradilan merupakan suatu kekuasaan (dalam arti ‘functie’) yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya. Setelah pengertian tersebut dibandingkan dengan pengertian peradilan menurut Sudikno Mertokusumo dapat disimbpulkan bahwa peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum ‘in concreto’ dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
Unsur – unsur peradilan pada umumnya adalah;

  1. adanya aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan
  2. adanya suatu sengketa hukum yang konkrit
  3. ada sekurang – kurangnya dua pihak
  4. adanya badan peradilan yang berwenang memutuskan sengketa
  5. adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (rechtstoepassing) dan menemukan hukum (rechtsvinding) “in concreto” utuk menjamin ditaatinya hukum materil di atas.
2. Peradilan Administrasi
1) Umum
Menurut S. Prayudi Atmosudirjo ada dua macam peradilan administrasi
  1. peradilan administrasi negara dalam arti luas
  2. peradilan administrasi negara dalam arti sempit yang terbagi atas:
  1. peradilan administrasi
  2. peradilan administratif.
Peradilan administrasi ialah suatu peradilan yang memiliki unsur-unsur umum juga unsur-unsur khusus. Unsur-unsur khusus tersebut adalah:
  1. peraturan-peraturan yang harus diterapkan terletak dalam lapangan hukum tata negara dan lapangan hukum administrasi negara
  2. salah satu pihak harus administrasi yang menjadi terikat, karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya
Hukum yang diterapkan adalah peradilan administrasi itu dilihat dari pangkal sengketa sebagai salah satu tolak ukur secara horisontal dan atribusi wewenang peradilan administrasi. Yang menjadi pangkal sengketa ialah ketetapan tertulis atau (beschikking). Ketetapan tertulis itu harus mengandung perbuatan administrasi negara yang bertindak di dalam fungsinya, akan tetapi perbuatan itu melawan hukum. ketetapan tertulis itu dapat ditentang dihadapan pengadilan administrasi. Untuk itu hukum yang diterapkanpun hukum administrasi negara.
(2) Pengertian, Unsur dan Ciri Peradilan Administrasi dalam Arti Sempit atau Murni
Peradilan administrasi murni ialah suatu peradilan administrasi yang telah memenuhi unsur-unsur peradilan yang menyerupai peradilan yang dilakukan oleh peradilan. Peradilan administrasi murni memiliki ciri khas, berupa :
  1. hubungan segitiga antara pihak dan badan atau pejabat yang mengadili
  2. badan atau pejabat yang mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah.
Menurut Rochmat Soemitro ciri-ciri peradilan administrasi adalah
  1. yang memutuskan adalah hakim
  2. penelitian terbatas pada (rechtsmatigheid) keputusan administrasi
  3. hanya dapat meniadakan keputusan administrasi, atau bila perlu memberi hukuman berupa uang (denda administratif), tetapi tidak membuat putusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang pertama. Butir ini ditambahkan oleh Sjahran Basah dengan ‘badan yang memutuskan itu tidak tergantung, atau bebas dari pengaruh badan – badan lain apapun juga.’;
  4. terikat pada mempertimbangkan fakta – fakta dan keadaan pada saat diambilnya keputusan administrasi dan atas itu dipertimbangkan rechtsmatigheidnya.
(3) Pengertian, Unsur dan ciri peradilan administrasi semu
Salah satu golongan dari peradilan administrasi dalam arti luas, yang bukan merupakan peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi dalam arti sempit, di dalam praktek oleh masing – masing sarjana disebut dengan pelbagai macam istilah, seperti administrative beroep. Administrative beroep terjadi apabila ada permintaan banding mengenai tindakan – tindakan pemerintah, kepada suatu instansi pemerintah yang lebuh tinggi tetapi masih dalam satu jenjang secara vertikal. Ini termasuk ke dalam peradilan administasi dalam arti luas yaitu peradilan administrasi tak murni.
Dalam peradilan administrasi dalam arti luas, ada ‘bagian lain’ yang bukan peradilan dalam arti kata sebenarnya. ‘bagian lain’ tersbut kemudian disebut dengan peradilan administrasi semu. Ada beberapa ciri peradilan semu yaitu;
  1. yang memutuskan perkara biasanya instansi yang hierarki lebih tinggi dalam satu jenjang secara vertikal atau lain daripadanya yang memberikan putusan pertama;
  2. meneliti ‘doelmatigheid’ dan ‘rechtsmatigheid’ dari keputusan administrasi;
  3. dapat mengganti, merubah atau meniadakan keputusan administrasi yang pertama;
  4. dapat memperhatikan perubahan – perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi selama prosedur berjalan;
  5. badan yang memutus dapat di bawah pengaruh badan lain, walapun merupakan badan di luar hierarki.
3. Pengertian dan Macam kompetensi
Istilah kompetensi berasal dari bahasa Latin ‘competentia’ yang berarti apa yang menjadi wewenang seseorang. Jadi kompetensi itu merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan dan atau pengadilan yang melakukan peradilan. Hal itu penting agar suatu permohonan atau gugatan, yang disampaikan kepada badan atau pengadilan dapat diperiksa dan diputus oleh badan yang berwenang.
Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa dalam kewenangan atau kekuasaan pengadilan itu tercakup dua masalah yaitu;
a) atribusi atau pemberian: apakah Pengadilan Negeri perdata umumnya dan bukan lain macam pengadilan atau badan kekuasaan lain yang berkuasa memeriksa perkara semacam, yang dimaksudkan dalam permohonan gugat.
b) Distribusi atau pembagian: apakah Pengadilan Negeri yang disebut dalam permohonan gugat dan bukan pengadilan negeri lain yang berkuasa memeriksa perkara tertentu, yang dimaksudkan dalam permohonan gugat.
Atribusi dapat dibedakan menjadi dua masalah, ialah secara:
  1. bertingkat dua (veritkal)
    1. apakah perkara yang bersangkutan masuk kekuasaan hakim biasa, yang pada umumnya terdiri dari 3 macam pengadilan, yaitu:
i. pengadilan negeri
ii. pengadilan tinggi, dan
iii. Mahkamah Agung
    1. apakah Pengadilan Negeri dan, bukan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang berkuasa untuk memeriksa perkara yang bersangkutan.
  1. berjejeran (horisontal) yang tidak bersifat bertingkat – tingkatan, melainkan berjejeran satu disamping satu yang lain.
Ada dua jenis kompetensi, yaitu
  1. kompetensi absolut, yang merupakan uraian tentang kekuasaan atau wewenang sesuatu jenis pengadilan.
  2. kompetensi relatif, yaitu menetapkan pembagian kekuasaan diantaranya badan – badan pengadilan dari satu jenis.
Kompetensi ini berkaitan erat dengan eksepsi, sebagaimana ditentukan dalam pasal – pasal 125 ayat (2) dan 133 HIR untuk distribusi, 134 untuk atribusi.
4. Peradilan Administrasi di Indonesia
a) masa penjajahan dan pendudukan
Dalam keadaan itu Indonesia merupakan suatu koloni negara penjajah, dengan hukum tata negara yang merupakan hukum jajahan yang bersifat otokratis dan rakyat tidak mempunyai pengaruh terhadap pemerintahan.
b) masa penjajahan Belanda
Gambaran ketatanegaraan hindia belanda pada pokoknya dapat diketahui dalam indische staaj regeling ()SR. Kekuasaan kehakiman diatur dalam bab 7. menurut ISR maupun RO (pearaturan yang mengatur mengenai susunan pengadilan bagi pulau jawa dan madura) bahwasanya peradilan harus dilakukan semata-mata oleh kekuasaan kehakiman. Perkara-perkara yang menurut sifatnya masuk dalam wewenang pertimbangan kekuasaan administrasi, tetap ada dalam wewenangnya (pasal 2 RO). Dalam ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketemukan benih yang memungkinkan diadakan suatu peradilan administrasi.
c. Masa Pendudukan Jepang
Gambaran ketatanegaraan waktu pendudukan jepang pada umumnya tidak berbeda dengan zaman hindia belanda, hanya nama-nama jabatan diganti dengan istilah jepang dan dalam pelaksanaannya bersifat kemiliteran. Peraturan-peraturan yang telah ada waktu hindia belanda tetap dipertahankan berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintahan jepang. Atas dasar itu, pada zaman pendudukan militer jepangpun yang menjadi landasan hukum dimungkinkannya suatu peradilan administrasi tetap dapat diketemukan dalam pasal 138 ayat 1 ISR jo. Pasal 2 RO kalimat ke 2.
  1. masa kemerdekaan
Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidak lagi merupakan hukum jajahan yang bersifat otokratis melainkan bersifat demokratis dan rakyat mempunyai pengaruh dalam pemerintahan melalui lembaga perwakilan rakyat. selama masa kemerdekaan Indonseia memiliki berbagai macam UUD, untuk itu dapat dibagi beberapa periode:
a. Masa UUD 1945 (periode 18 agustuts 1945-27 desember 1949)
di dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman diatur didalam bab 9 yang memuat dua pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. peradilan administrasi diatur dalam UU No. 19 tahun 1948 bab 3 mengenai Pengadilan Tata usaha pemerintah yang memuat dua pasal yaitu pasal 66 dan pasal 67. dari kedua pasal itu dapat diketahui bahwa perkara-perkara tata usaha pemerintahan diperiksa dan diputus dalam tingkat pertama oleh pengadilan tinggi dan oleh mahkamah agung pada tingkat kedua terkceuali apabila oleh undang-undang ditunjuk badan kehakiman lain yang diberi wewenang untuk itu. Dimungkinkan adanya peradilan tata usaha pemerintahan syaratnya harus ditetapkan oleh undang-undang.
Walaupun UU no 19 tahun 1948 telah ditetapkan akan tetapi tidak sempat diberlakukan karena adanya agresi Belanda kedua. Dengan demikian pada periode itu landansan yang memungkinkan diadakan suatu peradilan administrasi, terdapat pada pasal 24 dan 25 UUD jo pasal 2 RO kalimat kedua.
b. masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (periode 27 desember 1949-17 agustus 1950)
Mengenai pengadilan diatur di dalam konstitusi RIS yang termasuk kedalam bab 4 tentang kepemerintahan. Dan peradilan administrasi ditetapkan dalam pasal 161 dan pasal 162. dalam pasal 162 khususnya ditetapkan bahwa cara memutus sengketa usaha dapat diatur dengan undang – undang federal. Akan tetapi undang – undang federal tersebut belum ada, sehingga landasan hukum peradilan administrasi pada konstitusi RIS masih menggunakan pasal 2 RO kalimat kedua.
c. Masa Undang – Undang Dasar Sementara 1950 (periode 17 Agustus 1950 – 5 juli 1959)
Mengenai peradilan diatur dalam bagian III UUDS yang memuat 8 pasal yaitu pasal 101 – 108. dalam pasal 101 ayat (1) diketemukan prinsip yang sama dengan pasal 134 ayat 1 IS jo RO pasal 2 kalimat pertama, bahwa hak mengadili atas perkara (perdata, pidana sipil dan militer) semata – mata dilakukan oleh pengadilan yang diadakan dan diakui atau atas kuasa undang – undang. Pada prinsipnya, ketika itu, hanya badan judikatif saja yang diberi wewenang untuk mengadili, sedangkan badan legislatif dan eksekutif dilarang.
Dalam pasal 108 didapat ketentuan mengenai keputusan sengketa tata usaha yang diserahkan kepada hakim biasa atau alat – alat perlengkapan lain dengan syarat, berupa jaminan yang seupa tentang keadilan dan kebenaran.
Selanjutnya bagaimana korelasi pasal 108 dengan 101 ayat (1)? Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pasal 108 adalah kekecualian terhadap pasal 101 ayat (1). Kekecualian itu ternyata menentukan, bahwa pemutusan tentang sengketa yang mengenai tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat – alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian sedapat mungkin dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran. Bila berpegang kepada prinsip, bahwa peradilan administrasi diserahkan kepada badan – badan yang diserahi kekuasaan eksekutif, maka berdasarkan pasal 103, semua peradilan administrasi harus diatur dengan undang – undang.
Dikarenakan undang – undang yang dimaksudkan belum ada, agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka peraturan lama tetap berlaku. Karena itu pada masa uuds 1950, landasan hukum peradilan administrasi tetap kembali kepada pasal 2 RO kalimat kedua.
d. masa UUD 1945 (Periode 9 Juli 1959 sampai sekarang)
Landasan hukum yang memungkinkan diadakannya suatu peradilan administrasi sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang adalah sebagai berikut:
  1. waktu orde lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
pada pasal-pasal 24 serta 25 UUD 1945 jo. Pasal 2 RO kalimat kedua dan pasal 7 ayat 1 sub D-nya UU No 19 tahun 1964 juga TAP MPRS No. II/MPRS/1960 lampiran A di bagian 3 Pasal 402 / No. 37
Yang dimaksud dengan pengadilan tata usaha negara adalah yang disebut peradilan administratif dalam ketetapan majelis permusyaratan rakyat sementara nomor II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut peradilan kepegawaian dalam pasal 21 UU No 18 tahun 1961 tentang ketentuan pokok-pokok kepegawaian (LN tahun 1961 No 263-TLN No 1312.)
Pada masa ini peradilan bersifat tidak bebas karena pengadilan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pembuat undang-undang. Maka karena itu, semua peraturan pelaksanaan mengenai peradilan administrasi juga bercorak peradilan yang tidak bebas. Keadaan tersebut jelas merupakan penyimpangan dari negara hukum berdasarkan pancasila, dan bertentangan diantaranya dengan pasal 1 ayat 2, pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945. pada waktu itu semua kekuasaan orde lama baik di bidang legislatif, eksekutif maupun judikatif tersentralisasikan di tangan Presiden.
  1. waktu orde baru (11 Maret 1966-sekarang)
Pada pasal-pasal 24 serta 25 UUD 1945 jo. Pasal 2 RO kalimat kedua dan pasal 10 ayat (1) sub d nya UU No 14 tahun 1970 juga Tap MPR No. IV/MPR/1973 jo. REPELITA II (1974/1975-1978/1979) pada bab 27 serta juga Tap MPR No. IV/1978 pada bagian IV sub D nya dibagian hukum No D jo. REPELITA III (1979/1980-1983/1984) pada Bab 23 dan REPELITA IV (1984/1985-1989/1990) pada bab 27.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada masa itu pemerintah berusaha mewujudkan kembali peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu ciri khas negara hukum berdasarkan pancasila.
Peratuaran-peraturan yang dikelarkan oleh pemerintah ketika masa itu merupakan cerminan bahwa dihendaki terwujudnya suatu lingkungan tersendiri bagi peradilan administrasi.
2. cara pelaksanaan peradilan administrasi
melaksanakan peradilan administrasi pada hakekatnya adalah cara menyelesaikan sengketa – sengketa administrasi. Untuk itu perlu ditunjuk siapa yang berwenang melakukan peradilan adminisrasi. Di Indonesia untuk keperluan itu dianut sistem oportunitas, yaitu peradilan administrasi diadakan bila dianggap perlu dan berdasarkan undang – undang.
Peradilan administrasi di Indonesia ketika itu masih bersifat semu. Ada beberapa contoh yang oleh banyak ahli sering dikatakan sebagai termasuk dalam peradilan administrasi, seperti :
  • keputusan Menteri keuangan tertanggal 16 oktober 1967, yang memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Bea Cukai, untuk menyelesaikan perkara pelanggaran bea cukai di luar sidang pengdailan.
  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. BH 10/5/37 tertanggal 18 April 1972 mengenai ‘kasasi administrasip’oleh Menteri Dalam Negeri.
  • Panitia – Panitia Urusan Tanah
Sudah tidak asing lagi di dalam urusan – urusan tanah dikenal berbagai panitia, diantaranya:
2.1 Panitia menurut ketentuan Bijblad no. 11372 jo no. 12746;
2.2 Panitia Pemeriksaan Tanah (Kep. Menag. No. S.K. 113/Ka/1961 tertanggal 1 – 4 – 1961;
2.3 Panitia Pertimbangan Perkebunan (Kep. Menteri Pertama R.I. No. 457/N.P./1961 tertanggal 30-12-1961)
2.4 Panitia Penaksir Harga Tanah/Bangunan Setempat untuk Kepentingan Pemerintah (S.E. Menteri Pertama R.I. No. 32391/1961 tertanggal 30-12-1961)
2.5 Panitia Pembelian Tanah Pemerintah (S.E. Dijend Agraria No. 8a/5/282/5 tertanggal 28-5-1969)
2.6 Panitia Pencabutan Hak atas Tanah (Undang – Undang No. 20 tahun 1961 jo Instruksi Presiden No. 9 tahun 1973 berikut ‘lampiran’-nya.
2.7 Panitia Pembebasan/Pelepasan Hak atas Tanah (S.E. Dirjen Agraria No.8a/5/281/5 tertanggal 28-5-1969 jis S.E. Mendagri No. 8a/12/108/12/75 tertanggal 3-12-1975, S.E. Mendagri No. BTU 2&568/2/75 tertanggal 28 februari 976).
  1. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
Semula dibentuk atas dasar Surat Keputusan Penguasa Perang Pusat kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/241/1958. kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 49 tahun 1960, yang karena Undang – Undang No. 1 tahun 1961 telah dijadikan Undang – Undang No. 49 Prp. Tahun 1960. tugas pokok PUPN pada dasarnya melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit – kredit, yang telah dikeluarkan oleh negara/badan – badan negara, dan mengurus piutang negara yang ada serta pasti jumlah besarnya, sedangkan yang berutang (debitur) tidak melunasi sebagaimana mestinya (pasal 4).
  1. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, diatur dalam UU No. 22 tahun 1957, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 1 juni 1958. perselisihan perburuhan ialah bertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat – syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Perselisihan perburuhan diselesaikan dengan perantaan
  2. Kantor Urusan Perumahan
Soal – soal perumahan diatur oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1964 yang secara singkat disebut tentang Undang – Undang Pokok Perumahan yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 6 tahun 1962 tentang ‘Pokok – Pokok perumahan’. Kebijaksanaan umum Pemerintah dalam urusan dijalankan oleh Menteri Sosial dan dibantu oleh sebuah badan yang dibentuk oleh Presiden (pasal 4 ayat dan 2). Untuk koordinasi pelaksanaan urusan perumahan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Tingkat 1 dan II) yang dibantu oleh Panitia Perumahan.
Peraturan pelaksanaannya antara lain terdapat dalam:
6.1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 1963 tentang: ‘Pokok – Pokok Pelaksanaan Peraturan Pengganti Undang – Undang perumahan”.
6.2 PP no. 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan
6.3 Surat Edaran (SE) Depsos No. Huk 1-1-12 tertanggal 1 Nopember 1963
6.4 Keputusan Mensos RI No. 11 tahun 977 tertanggal 2 November 1977 tentang ‘Rumah Pengganti’.
Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1964 tertanggal 5-3-1964, Pengadilan negeri tidak berwenang lagi mengadili perkara – perkara mengenai sewa rumah. Penyelesaian soal – soal itu dilakukan oleh Kantor Urusan Perumahan (KUP) sebagai pembantu kepala daerah.
Menurut Sjahran Basah, ada beberapa lembaga di atas yang seharusnya bukan dikategorikan sebagai peradilan administasi.
  1. PUPN, dasar sengketa hukum yang konkrit tidak terletak di lingkungan hukum administrasi negara melainkan di bidang hukum perdata.
  2. P4P. Unsur pihak atau subjek dalam sengketa tidak dipenuhi, karena yang berselisih antara majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh.
3. KUP, unsur pihak atau subjek dalam sengketa tidak dipenuhi, karena pada umumnya yang berselisih ialah antara pemilik rumah, terkecuali rumah milik negara yang dimiliki oleh negara dengan penyewa.
Atas uraian tersebut, maka menurut Sjahran Basah, Cara pelaksanaan peradilan administrasi di Indonesia berdasarkan hukum positif:
I. Hakim Perdata
Contoh: di bidang pajak – pajak tidak langsung, seperti bea-materai (pasal 119c ‘Aturan Bea-Meterai’) bea-balik nama (pasal 20c ordonansi ‘Bea-Balik Nama’) dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau ‘onrechtmatige overheidsdaad’ vide pasal 2 RO jo pasal 1365 KUHPerdata.
II. Badan
a) Majelis, contohnya Majelis Pertimbangan Pajak vide Ord. 27 januari 1927 (S. 1927:29) , sebagaimana telah dirubah dan ditambah sampai dengan undang – undang no. 3 tahun 959 jo Keputusan Presiden No. 84 tanggal 24 juni 1980.
b) Panitya contohnya Panitya Urusan Tanah antara lain Panitya pencabutan Hak Atas Tanah vide Undang – Undang No. 20 tahun 1961 jo Instruksi Presiden No. 9 tahun 1973 berikut ‘lampiran’-nya.
III. Menteri
Contoh: Menteri Dalam Negeri memutuskan perselisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan antara Pemerintah Daerah Tingkat II, juga perselisihan antara pemerintah tingkat II yang tidak terletak dalam Tingkat I yang sama vide pasal 60 ayat (2) Undang – Undang No. 5 tahun 1974.
IV. Kepala Daerah
Contoh: Gubernur Kepala Daerah memutuskan perselisihan antar Pemerintah Daerah tingkat II yang terletak dalam Tingkat I yang sama vide pasal 60 ayat (2) Undang – Undang No. 5 tahun 1974.
Peradilan administrasi belum terlihat dalam pelaksanaannya, dan satu – satunya peradilan administrasi murni yang sekarang berlaku dan diterapkan hanyalah di bidang pajak saja oleh Majelis Perimbangan Pajak di Jakarta. Majelis ini didasarkan atas keputusan Presiden No. 84 tanggal 24 Juni 1980.


Sumber : Browsing Mbah Google.
Lupa alamatnya.

Judul: Sejarah Peradilan Administrasi Indonesia sebelum UU No. 5 th 1986; Ditulis oleh Qaid Minangkabawi; Rating Blog: 5 dari 5

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar