Sabtu, 10 November 2012

SISTEM EKONOMI MASA REFORMASI

By  :  Adianto 
Pemerintahan reformasi dimulai pada oktober 1999 dengan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati menjadi wakilnya. Dimana kontribusi yang diberikan oleh pemerintah reformasi dalam dunia perekonomian adalah :
F Pada awal kepemimpinan pemerintahan reformasi, masyarakat dan dunia usaha menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk bangkit dan menuntaskan segala permasalahan yang ada dalam negara, seperti  masalah KKN, HAM, disintegrasi, peranan ABRI dalam politik dan sebagainya.
F Kondisi moneter sudah mulai stabil dan mengarah kepada perbaikan, dimana terlihat dari pertumbuhan pendapatan, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah.

F Presiden bersikap ditaktor dan praktek KKN dilingkungannya semakin intensif. Dimana presiden sering mengeluarkan ucapan-ucapan kontraversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis.
F Permasalahan yang akan diselesaikan oleh pemerintahan reformasi tidak kunjung terlaksana, akibatnya kerusuhan social yang bernuansa disintegrasi terus berlanjut, seperti di Aceh, konflik Maluku, pertikaian etnis di Kalimantan Tengah dan sebagainya.
F Hubungan pemerintah dengan IMF pada masa Gusdur juga tidak harmonis, akibat Gusdur sulit untuk diatur dan dipegang ucapannya.
F Munculnya keinginan sebagaian daerah untuk diberi kebebasan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) semenjak dikeluarkan UU otonomi No. 22 tahun 1999.
F Akibat dari pemberian otonomi daerah, setiap daerah bebas menjalin hubungan dengan luar negeri dan berusaha memperbaiki perekonomian di daerahnya masing-masing.
F Ketidakstabilan politik dan social di pusat atau Indonesia dan ditambah memburuknya hubungan IMF dengan pemerintah mengakibatkan para pelaku bisnis dan investor asing enggan untuk melakukan kegiatan bisnis dan menanamkan modal di Indonesia.

Prinsip otonomi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa :
1.    Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
2.    Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan
3.    Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimana untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah tersebut harus didukung oleh kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sebagai daerah otonom sangat ditentukan oleh tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Dimana sumber-sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 157 Undang-undang No. 32 tahun 2004 terdiri atas :
a.    Pendapatan asli daerah, yaitu :
-       Hasil pajak daerah
-       Hasil retribusi daerah
-       Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
-       Lain-lain pendapatan asli daerah.
b.    Dana perimbangan
Dana perimbangan yang diberikan kepada daerah terdiri dari bagian dana penerimaan pajak bumi dan bangunan (10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah) dan penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
c.     Pinjaman daerah
d.   Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Judul: SISTEM EKONOMI MASA REFORMASI; Ditulis oleh Qaid Minangkabawi; Rating Blog: 5 dari 5

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar